ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah perlu melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) di mencari kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra yang tidak salah diajak berbicara selama merumuskan kebijakan-kebijakan supaya urusan pekerja migran karena mereka yang benar-benar hapal keadaan selama lapangan, mulai dari berangkat hingga hingga di luar negeri, tutur mahfud di jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal tersebut dalan forum silaturahmi ketua umum dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertema mendorong kebijakan pemerintah ke arah iklim upaya-upaya yang kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya mencari pjtki adalah bagian daripada proses pelayanan serta perlindungan kepada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh sebab itu, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan bisnis dan akses yang luas bagi keterlibatan pjtki dengan tujuan meningkatkan kualitas sistem agar pekerja migran, mulai dari perekrutan, studi dan latihan, perlindungan di pada luar negeri, sampai melalui pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar sebagai mitra pada berbagai proses kebijakan, bukan untuk objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai kiranya di ini mutu kebijakan-kebijakan pemerintah tenntang penempatan serta perlindungan kepada pekerja migran baru belum maksimal makanya baru belum bisa diaplikasikan di penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan tersebut dia sampaikan sebagai tanggapan atas keluhan daripada pihak apjati yang menyimpan kiranya pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra selama membuat kebijakan, padahal pjtki adalah pihak dan paling berperan pada lapangan di menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan selama pembuatan kebijakan oleh pemerintah padahal kami dan merupakan pelaksana selama lapangan. seharusnya kami adalah partner pemerintah, tutur sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan dan melibatkan pjtki sebagai partner pemerintah. jangan kalau banyak kesuksesan dan prestasi pemerintah yang melayani, tapi manakala banyak masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya bagian pjtki sesungguhnya seringkali berhasil menyelesaikan masalah-masalah para pekerja migran di luar negeri, termasuk jumlah hukum melalui pendekatan informal, dimana langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan cara dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah dalam luar negeri oleh karenanya cenderung besar supaya melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji terhadap apjati untuk menyatakan pendapat tersebut kepada pemerintah supaya dilakukan pembahasan untuk mewujudkan kebijakan yang bisa mengakibatkan cuaca upaya-upaya yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah berbagai input ini saya berbagi pada pemerintah, kta hendak membahas dulu agar menggunakan mengetahui apakah sudah sesuai ataupun baru ada yang usah diperbaiki, ujar mahfud.